Opini(Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Jusuf Kalla
memberikan keterangan pers di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Kamis
(21/8/2014) malam. Joko Widodo - Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Mahkamah
Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta
Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
JAKARTA, KOMPAS.com —
Tingkat
kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko
Widodo-Jusuf Kalla rendah. Hasil survei yang dilakukan Poltracking Institute
menunjukkan, tingkat kepuasan terhadap Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi-JK
hanya 44 persen.
Direktur
Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yudha menjelaskan, angka 44 persen
merupakan gabungan persentase antara responden yang puas dan cukup puas dengan
kinerja Jokowi. Namun, Hanta tidak mengungkap secara rinci berapa persentase
masing-masing.
"Sebanyak 44
persen itu tingkat kepuasan pemerintah dan kabinet. Itu gabungan antara yang
cukup puas dan sangat puas," ujar Hanta kepada Kompas.com,
Kamis (16/4/2015).
Sementara itu,
untuk tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi, Hanta menuturkan,
jumlahnya hanya sekitar 47 persen. Persentase lebih rendah diraih Wapres Jusuf
Kalla yang hanya mampu mencapai 44,8 persen.
Menurut Hanta,
rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet disebabkan adanya
sejumlah kebijakan yang diambil Jokowi-JK. Di bidang ekonomi, misalnya,
keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi cukup membuat
rakyat menjerit. Pasalnya, masyarakat harus dihadapkan pada tingginya harga
jual bahan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari.
"Belum lagi
tingkat kepuasan terhadap persoalan hukum. Perseteruan KPK-Polri kemarin
menjadi salah satu penyebab rendahnya persentase," katanya.
Survei ini
dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun
metode yang digunakan ialahmultistage
random sampling dengan
cara tatap muka. Tingkatmargin
of error survei ini
2,9 persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar